Metroterkini.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, pada Jumat (7/7/17) lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lakukan gelar paripurna pemandangan umum fraksi terhadap dua.
Paripurna dua Ranperda ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Nasaruddin, dari Pemkab Pelalawan dihadiri oleh Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan.
Paripurna dimulai pukul 10.30 dan dihadiri 21 anggota DPRD Pelalawan dari total 35 orang. Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap dua Ranpenda disampaikan enam fraksi.
Saat menyampaikan pemandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan, Syafrizal mengatakan, fraksinya sudah sangat memahami LKPJ Bupati terhadap APBD 2016, sudah sangat transparans. ia meminta kepada Pemkab Pelalawan ke depannya monitoring keuangan harus dapat terus diawasi.
Sisi pembangunan, ia menyarankan agar pembangunan infrastruktur harus lebih diprioritaskan dengan mementingkan kebutuhan dasar masyarakat.
"Saya menilai LKPJ Bupati 2016 sudah sangat transparan. Saya menyarankan kepada Dinas Pendidikan Pelalawan agar dapat lakukan pemetaan terhadap murid TK hingga SMP dalam PPDB, sehingga tidak menjadi permasalahan lagi ke depannya. Disamping itu, juga untuk Dinas PUPR memaksimalkan dana DAK, sehingga tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta untuk RSUD, Dinkes, Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal," ujarnya.
Anggota Fraksi Gerindra Plus, Rustam Sinaga menjelaskan, ia meminta kepada Dinas PUPR harus peka dan serius menuntaskan masalah banjir yang mengenangi jalan.
Setiap hujan, jalan di Pelalawan selalu terendam banjir. Juru Bicara Fraksi Madani Plus, Junaidi Purba, meminta evaluasi kinerja OPD dengan profesional seperti Disdik, PUPR, Kesehatan, Disnaker belum optimal.
Tingkatkan kinerja dan genjot PAD. Kita dari fraksi Golkar sangat mendukung dan setuju dua ranperda ini dibahas, karena menjadi kebutuhan bagi Kabupaten Pelalawan. Masalah proyek pembangunan harus segera dilakukan, karena diketahui masih banyak proyek yang belum dilelang.
"Diskop UMKM dan Perindag terkait masalah realisasi pasar modern yang belum dioperasikan, sehingga pembangungan tersebut tidak mubazir. Saya meminta kepada Pemkab untuk mempertahankan WTP dengan terus memperbaiki masukan-masukan serta intruksi dari BPK," tutupnya.
Dua Ranperda diajukan adalah Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan 2016 serta Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan.
Antara lain Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Syafrizal, PAN Plus oleh Sudirman Laham, Golkar disampaikan oleh Baharuddin, Gerinda Plus disampaikan Rustam Sinaga, Madani Pelalawan disampaikan Junaidi Purba, fraksi Hanura-Demokrat disampaikan oleh Mukhlis Ali.
Selanjutnya, Fraksi PAN Plus Sudirman Lahan mengatakan, ia meminta kepada Pemkab Pelalawan untuk serius menggali potensi pariwisata yang ada, seperti wisata bono, istana sayap dan lainnya.
Untuk kelistrikan harus dituntaskan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak dapat menikmati penerangan. Sedangkan Fraksi Hanura-Demokrat, Mukhlis Ali menilai kinerja Pemkab Pelalawan sangat jelek atau buruk.
"Ranperda hak keuangan sangat perlu untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas legislatif, sehingga kemajuan pembangunan dapat tercapai maksimal. Alasan kita mengkritik ini, dimana pemkab tidak mampu mendongkrak meningkatkan PAD," ujarnya. [adv]
